z
MATERI PKN KELAS X SEMESTER 2
Pengertian Konstitusi
-
Istilah konstitusi berasal dari
bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitue”
dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu
“constiture” dalam bahsa jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan
sama dengan Undang – undang dasar.
- Konstitusi / UUD dapat diartikan
peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu
sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakata negara.
- Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah
sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara -
biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan
negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum,
istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai
prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam
bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada
umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga
masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang
mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.
- Perkataan “konstitusi” berasal dari
bahasa Perancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti
membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau
pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti;
permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah
awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari
konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari
hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga
dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris
menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional
Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur
konstitusi lebih menonjol.
- Kata “Konstitusi” berarti
“pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau
membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung
makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara.
Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang
menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet
menjadi Undang-undang Dasar. Secara
etimologis, istilah konstitusi dalam berbagai bahasa, mempunyai tiga
pengertian: arti luas, arti tengah, dan arti sempit.
- Arti luas:
konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan
(hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contoh: Istilah
Constitutional Law (Inggris).
- Arti
tengah : konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
- Arti
sempit: konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa
dokumen yang memuat aturan2 dan ketentuan2 yang bersifat pokok atau dasar dari
ketatanegaraan suatu negara. Dalam pengertian luas,
”Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum
dasar (droit constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen
tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
Dalam pengertian
sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi
constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan
dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).
PENDAPAT TOKOH
1. Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang
Dasar.
2. Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar.
Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada
negara.
3. Oliver Cromwell, UUD itu sebagai “instrument
of government” bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk
memerintah (Konstitusi dan UUD).
4. Lasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubu-ngan antara kekuasaan
yang terdapat di dalam masyarakat.
5. K.C. Wheare, konstitusi dapat dibagi 2
(dua), yaitu :
- Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum ”the rule
of the constitution”.
- Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi
juga mencantumkan ideologi, aspirasi, cita-cita politik dan pengakuan
kepercayaan.
TUJUAN KONSTITUSI
Membatasi
kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa
membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan
bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat
banyak
Melindungi
HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak
memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya
Pedoman
penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita
tidak akan berdiri dengan kokoh
NILAI KONSTITUSI
Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu
bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum
(legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efgektif
dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Nilai
nominal adalah suatu konstitusi yang
menurut hukum berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu
disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal
yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
Nilai
semantik adalah suatu konstitusi yang
berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan,
penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan
politik.
MACAM-MACAM KONSTITUSI
Menurut
CF. Strong, konstitusi terdiri dari :
- ·
Konstitusi
tertulis (documentary constitution / writen constitution) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara
dan tata negara, juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan
suatu bangsa di dalam persekutuan hukum. Hampir semua negara di dunia
memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya
mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai
lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.
- Konstitusi
tidak tertulis/konvensi (nondocumentary
constitution) berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam
praktek penyelenggaraan negara. Negara yang dikategorikan sebagai negara
yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua
negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua
hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai
dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti
Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi
manusia rakyat Inggris.Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam
berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka
Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.
FUNGSI KONSTITUSI
Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk
membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak
warga negara dapat terlindung (Konstitusionalisme).
Fungsi Umum :
◦ Kontrol Penyelenggaraan negara,
◦ Indikator keberhasilan
pemerintahan,
◦ Kontrak sosial antara warga negara
dengan penyelenggara negara.
Secara operasional fungsi suatu konstitusi sebagai
berikut :
Membatasi
perilaku pemerintahan secara efektif
Membagi
kekuasaan dalam beberapa lembaga negara
Menentukan
lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya
Menentukan
hubungan di antara lembaga negara
Menentukan
pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal
Menjamin
hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa
Menjadi
landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan
Menurut paham konstitusionalisme, konstitusi
adalah dokumen kenegaraan yang mempunyai fungsi khusus, yaitu:
- Menentukan
dan membatasi kekuasaan pemerintah
- Menjamin hak-hak asasi warga
negara
Konstitusionalisme: suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu
konstitusi/UUD harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan
pemerintah dan menjamin hak2 warga Negara.
Semoga bermanfaat.
Salam ASM.
